• sales@natasolusi.co.id
  •  | 
  • +6221-5794-2727

BERITA

Drs. Mundakir, MM sedang memberikan pemaparan tata cara pengelolaan piutang, Jakarta, Kamis(22/10/2015)

Kegiatan pendaerahan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Banyak manfaat dan dampak positif yang dirasakan daerah sejak menjalankan amanah Undang-undang ini dalam mengelola PBB-P2. Namun pengelolaan PBB-P2 oleh daerah ini juga mengahadapi berbagai kendala salah satu kendala yang dihadapai oleh mayoritas kabupaten/kota adalah pengelolaan piutang PBB-P2 khususnya terkait mekanisme penghapusan piutang.

Menjawab permasalahan piutang yang dihadapi mayoritas kabupaten/kota, pada tanggal 20 - 23 Oktober 2015 NSP menyelenggarakan kegiatan Workshop Pengelolaan Piutang PBB-P2 yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang terkait dan terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan piutang PBB P2 dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Pada sesi pertama workshop pengelolaan piutang PBB-P2 ini hadir sebagai nara sumber mantan Direktur Ekstensifikasi, Hartoyo, SE, M.B.P yang membahas Strategi Penghapusan Piutang dan Optimalisasi PBB-P2. Sesi kedua workshop mengulas tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang diisi oleh Drs. Mundakir, MM, Ahli Perpajakan dan mantan Kepala KPP Pratama. Sesi berikutnya juga dibahas mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Sisi Akuntansi dan Pelaporan oleh bapak Ubed Ubaidillah.

Dalam workshop ini NSP juga berkesempatan memberikan gambaran dan praktek singkat bagaimana Sistem Informasi Pengelolaan PBB-P2 dapat dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan pengelolaan piutang PBB-P2 baik piutang PBB-P2 dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang sangat besar.

Pada sesi terakhir dilakukan sharing pengalaman bagaimana Dinas Pendapatan Kota Kendari melakukan pengelolaan piutang PBB-P2 oleh Ibu Nahwa Umar, Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari.